BAB 2 Pengertian dan Prinsip-Prinsip Koperasi

1. Pengertian Koperasi  

a) Definisi ILO

Pengertian koperasi menurut ILO (International Labour Organization) adalah sebagai berikut;

“Cooperation is an association of person, usually of limited means, who have voluntaily joined together to achieve a common economic and through the formation of a democratically controlled businnes organization, making equitable contribution of the capital required and eccepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking.”

Jadi koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang yang bergabung secara sukarela yang memiliki tujuan ekonomi bersama, dalam pengelolaannya dijalankan dan dikendalikan secara demokratis, terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan, dan anggota koperasi harus menanggung resiko bersama dan mendapat keuntungan secara adil

b) Definisi Chaniago

Drs. Arifinal Chaniago (1984) dalam bukunya Perkoperasian Indonesia memberikan definisi, “ Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang - orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

c) Definisi Dooren

Menurut P.J.V. Dooren tidak ada satu definisi koperasi yang diterima secara umum. Disini Dooren memperluas pengertian koperasi, dimana koperasi tidak hanya kumpulan orang-orang melainkan juga kumpulan badan-badan hukum.

d) Definisi Hatta (Bapak Koperasi Indonesia)

Dalam bukunya “ The Movement in Indonesia” beliau mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkna tolong menolong. Mereka didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan “ seorang buat semua dan semua buat seorang”.

e) Definisi Munkner

Munker mendefinsikan koperasi sebagai organisasi yang berazaskan tolong menolong. Meskipun demikian, aktivitas tolong menolong yang dilakukan bertujuan ekonomi, tidak sama seperti arti tolong menolong dalam gotong royong.

f) Definisi UU No. 25 / 1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

2. Tujuan Koperasi

Berikut ini adalah tujuan koperasi berdasarkan Undang-undang di Indonesia :

a)      Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 3 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

b)      UU No. 25/1992 Pasal 4 Fungsi Koperasi

•       Mengembangkan potensi sehingga bisa meningkatkan kemampuan ekonomi para anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya
•       Melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat menambah kualitas hidup manusia secara aktif
•       Sebagai tiang penyangga atau soko guru perekonomian Indonesia
•       Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

3. Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan nantinya akan dipakai sebagai pedoman kerja dalam menjalankan koperasi. 

Prinsip-prinsip ini adalah yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain.

a)      Prinsip Munkner 

• Keanggotaan bersifat sukarela
• Keanggotaan terbuka
• Pengembangan anggota
•  Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
• Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis
•  Koperasi sebagai kumpulan orang-orang
•  Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi
•  Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi
•  Perkumpulan dengan sukarela
•  Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
•  Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
•  Pendidikan anggota

b)      Prinsip Rochdale

• Pengawasan secara demokratis
• Keanggotaan yang terbuka
• Bunga atas modal dibatasi
• Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota
• Penjualan sepenuhnya dengan tunai
•  Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan
• Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota
• Netral terhadap politik dan agama

              

      c)      Prinsip Raiffeisen

•  Swadaya
•  SHU untuk cadangan
•   Tanggung jawab anggota tidak terbatas
•  Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
•  Usaha hanya kepada anggota
•  Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

d)      Prinsip Herman Schulze

        Prinsip ini sangat bertolak belakang dengan prinsip menurut Raiffesien, yaitu;

• Swadaya
• Daerah kerja tak terbatas
• SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota
• Tanggung jawab anggota terbatas
• Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan
• Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

  

e)      Prinsip ICA

• Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat
•  Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara
• Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)
• SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing
• Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus
• Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional

 f)       Prinsip-Prinsip Koperasi Indonesia

Dalam Bab III, bagian Kedua, Pasal (5) UU No 25 tahun 1992 diuraikan bahwa :

• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
• Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
• Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
• Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
• Kemandirian
• Pendidikan perkoperasian
• Kerjasama antar koperasi

Referensi:

1. Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001, Koperasi, Teori dan Praktek, Penerbit Erlangga, Jakarta
2. scribd.com
3. wikipedia.org